Kabarina – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi menghadapi sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan masyarakat, hingga pelayanan publik.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin (24/8/2026).
Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang, S.I.K., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Dr. Kamin, S.H., M.H., Dandim 0415/Jambi Letkol Inf. Putra Negara, S.H., M.Han., Dandenpom II/2 Jambi Letkol Cpm Deka Piro Sandira, S.I.P., Sekda Kota Jambi Drs. H. A. Ridwan, M.Si., serta jajaran perangkat daerah dan unsur masyarakat terkait.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari maraknya aktivitas berandalan bermotor atau geng motor, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ancaman penurunan debit Sungai Batanghari yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih masyarakat.
Maulana menegaskan, seluruh persoalan tersebut membutuhkan penanganan terpadu dan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
“Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, kita akan meningkatkan status siaga untuk mengantisipasi beberapa permasalahan tadi,” ujar Maulana.
Terkait aktivitas berandalan bermotor yang mulai meresahkan masyarakat, Pemkot Jambi bersama aparat penegak hukum akan memperkuat upaya pencegahan, pengawasan, hingga penindakan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan jam malam untuk mencegah aktivitas anak-anak dan remaja pada waktu yang dinilai rawan.
Maulana juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak.
“Dengan maraknya aktivitas berandalan bermotor, kita akan memberlakukan jam malam. Kita juga mengharapkan peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak,” katanya.
Berdasarkan data Polresta Jambi yang disampaikan dalam rakor, terdapat 12 sekolah jenjang SMA di Kota Jambi yang terpapar aktivitas berandalan bermotor. Sementara pada jenjang SMP, terdapat 14 sekolah yang juga terpapar aktivitas serupa.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemkot Jambi dan Forkopimda untuk memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.
Selain persoalan keamanan, potensi karhutla dan kebakaran permukiman turut menjadi perhatian.
Maulana mengatakan, karakteristik Kota Jambi yang tidak memiliki kawasan hutan luas membuat langkah antisipasi juga perlu difokuskan pada potensi kebakaran di wilayah permukiman.
“Yang harus kita antisipasi adalah kebakaran di daerah tetangga. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita adalah kebakaran permukiman dan kesiapan armada pemadam kebakaran,” jelasnya.
Untuk memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan, BPBD Kota Jambi akan menyiapkan posko terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait.
“BPBD juga akan membuat posko yang diisi oleh seluruh unsur kepentingan, sehingga semua laporan ada di situ untuk dilaporkan kepada Wali Kota,” tambah Maulana.
Pemkot Jambi juga akan meningkatkan patroli untuk mencegah aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Kita akan melakukan patroli secara masif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang melakukan hal tersebut, sehingga potensi kebakaran dapat kita antisipasi,” tegasnya.
Potensi memburuknya kualitas udara akibat asap juga menjadi perhatian pemerintah.
Maulana meminta masyarakat memantau perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), khususnya di lingkungan pendidikan. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara masuk kategori tidak sehat.
Menurutnya, kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan perkembangan ISPU.
“Kalau terus-menerus ISPU kita berada di atas 200, baru kita liburkan tentunya sesuai kewenangan Pemkot Jambi. Kita akan memberikan kriteria dan evaluasi yang dapat diperpanjang setiap tiga hari,” jelasnya.
Informasi mengenai kualitas udara dan kebijakan pemerintah akan disampaikan kepada masyarakat melalui Diskominfo Kota Jambi.
“Kepada masyarakat umum, melalui Diskominfo akan memberikan informasi melalui media sosial. Kita belum mengambil langkah melarang aktivitas secara keseluruhan, karena tentunya akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat,” lanjut Maulana.
Ia juga mengajak masyarakat melaksanakan Salat Istisqa di rumah-rumah ibadah sebagai bagian dari ikhtiar bersama menghadapi kondisi cuaca kering dan penurunan debit air.
Penurunan debit Sungai Batanghari menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi ketersediaan air baku untuk pengolahan air bersih Perumda Air Minum Tirta Mayang.
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk bantuan distribusi air bagi wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
“Untuk distribusi air, akan ada tambahan bantuan distribusi yang dibantu oleh Damkar ke wilayah prioritas berdasarkan laporan dengan kebutuhan paling tinggi,” ujar Diza.
Ia mengatakan, kemungkinan dukungan penyediaan masker melalui rumah sakit daerah juga akan dipertimbangkan apabila anggaran memungkinkan.
“Ini bukan hal yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus bersama berdasarkan data-data yang diperoleh,” tegasnya.
Menurut Diza, seluruh langkah penanganan akan mengacu pada kondisi lapangan dan laporan masyarakat agar bantuan pemerintah dapat diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan deklarasi dukungan untuk mewujudkan Kota Jambi terbebas dari kelompok kriminal bermotor serta memperkuat upaya antisipasi, pemantauan, dan penanganan karhutla.
Deklarasi ditandatangani Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, unsur Forkopimda, serta sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat terkait.
Maulana menegaskan, Pemkot Jambi akan terus memantau perkembangan situasi, baik terkait keamanan dan ketertiban, potensi karhutla, kualitas udara, maupun ketersediaan air bersih.
Menurutnya, sinergi Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting agar setiap potensi gangguan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Dengan kebersamaan dan koordinasi yang kuat, kita berharap keamanan, kenyamanan, kesehatan masyarakat, serta pelayanan publik di Kota Jambi tetap terjaga,” pungkas Maulana. (*)
