Kabarina — Polemik mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kembali mencuat setelah adanya kritik terhadap laporan Gubernur Jambi Al Haris kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan penanganan karhutla.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla wilayah Sumatera yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Senin, 24 Agustus 2026, Gubernur Jambi Al Haris melaporkan bahwa kondisi karhutla di Provinsi Jambi mulai terkendali.
Al Haris menyampaikan bahwa penanganan karhutla telah memasuki tahap pendinginan atau cooling down. Dalam laporan tersebut, ia juga menyebut bahwa tidak lagi ditemukan titik api aktif di lapangan.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jambi. Kritik itu selanjutnya ditanggapi oleh Sahabat Alam Jambi.
Ketua Sahabat Alam Jambi, Jefri, menyayangkan adanya pihak yang mempertanyakan atau membantah laporan Gubernur Jambi kepada Presiden tanpa mengetahui secara langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan.
“Kalau tidak tahu kondisi lapangan, jangan kemudian membantah laporan Gubernur kepada Presiden. Seharusnya kita melihat dulu bagaimana kerja keras tim di lapangan dalam menangani karhutla,” ujar Jefri.
Menurut Jefri, kondisi kabut asap yang masih terlihat di sejumlah wilayah tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa laporan mengenai tidak adanya titik api aktif tersebut keliru.
Ia menilai, antara keberadaan asap dengan titik api aktif merupakan dua hal yang berbeda. Asap dapat berasal dari proses pendinginan lahan yang sebelumnya terbakar, sehingga masih membutuhkan pemantauan dan penanganan lanjutan.
“Kalau masih ada asap, bukan berarti masih ada titik api aktif. Justru karena itu ada proses cooling down. Tim di lapangan terus melakukan pemantauan dan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam,” katanya.
Jefri juga mempertanyakan sikap Kadin yang dinilainya lebih banyak menyoroti kondisi asap ketimbang mendorong para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah dan mengendalikan karhutla di wilayah masing-masing.
“Seharusnya Ketua Kadin mengimbau anggotanya yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan untuk menjaga wilayah konsesinya masing-masing dari karhutla. Bukan malah membantah hasil kerja dan laporan Gubernur kepada Presiden. Kok Kadin malah memantau asap?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun Satgas Karhutla.
Menurutnya, perusahaan yang memiliki wilayah konsesi juga memiliki peran penting dalam memastikan tidak terjadi kebakaran di area yang menjadi tanggung jawabnya, terlebih saat kondisi cuaca masih memasuki periode rawan karhutla.
Sebelumnya, berdasarkan pemantauan pengendalian karhutla, ratusan hingga ribuan titik panas sempat terdeteksi di sejumlah wilayah Jambi sebelum dilakukan penanganan secara intensif oleh Satgas darat maupun udara.
Jefri menilai kondisi terkini yang dilaporkan Gubernur kepada Presiden merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Kalau sekarang dilaporkan sudah tidak ada titik api aktif, itu merupakan hasil kerja keras bersama. Jangan justru diperdebatkan. Kita harus memberikan dukungan kepada mereka yang sedang berjuang di lapangan memantau dan memadamkan karhutla,” pungkas Jefri.
Sahabat Alam Jambi juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap meningkatkan kewaspadaan. Sebab, kondisi cuaca kemarau yang belum sepenuhnya bersahabat masih berpotensi memicu munculnya kembali kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
Dengan demikian, pemantauan lapangan, pencegahan dini, serta keterlibatan perusahaan dan masyarakat dinilai tetap menjadi kunci agar kondisi karhutla di Provinsi Jambi dapat benar-benar terkendali.(*)
