Kabarina – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., yang juga dipercaya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), membawa sejumlah aspirasi strategis daerah dalam Rapat Gabungan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, serta Ketua Komwil I hingga VI APEKSI di Kota Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang penting bagi para kepala daerah untuk menyatukan pandangan sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kota.
Pembahasan juga diarahkan pada tindak lanjut hasil Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026. Sejumlah persoalan strategis perkotaan menjadi perhatian bersama, termasuk penguatan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transformasi digital, perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, investasi hingga konektivitas antarwilayah.
Rangkaian kegiatan tersebut turut dikemas melalui Media Jumpa Wali Kota sebagai sarana memperkuat komunikasi publik dan menyampaikan berbagai hasil pembahasan APEKSI kepada masyarakat.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian serius adalah penguatan ruang fiskal pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong agar kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), semakin mampu mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan masing-masing kota.
Menurut Maulana, penguatan fiskal menjadi penting karena setiap kota memiliki persoalan dan kemampuan yang berbeda. Karena itu, kebijakan nasional perlu memberikan ruang yang cukup agar pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Maulana juga menyampaikan sejumlah isu pendidikan, salah satunya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), termasuk tata kelola pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
“Kita dari Kota Jambi juga menyampaikan bahwa dengan adanya Sekolah Rakyat, alhamdulillah respons masyarakat sangat baik. Fasilitas sekolahnya juga sangat baik,” ujar Maulana.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga harus diiringi dengan akses yang mudah dan kebijakan yang tersinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Yang paling penting aksesnya mudah dijangkau. Begitu juga di bidang kesehatan dan pelayanan publik lainnya,” katanya.
Sebagai Ketua Komwil II APEKSI, Maulana juga menyoroti pentingnya membangun konektivitas antarwilayah secara terintegrasi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan satu daerah, tetapi harus mampu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarprovinsi.
Ia melihat konektivitas Lampung, Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu sebagai salah satu peluang strategis untuk memperkuat arus perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera bagian tengah dan selatan.
“Kalau ini terhubung, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu, arus barang, perdagangan dan jasa tentunya bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Selain infrastruktur dan fiskal, APEKSI juga mendorong pemerintah kota untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Maulana berharap berbagai aspirasi yang disampaikan para kepala daerah melalui APEKSI dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perkotaan.
“Mudah-mudahan suara-suara kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI ini bisa mendapatkan kebijakan, sehingga semua kota bisa tumbuh dan berkembang, serta menjadi kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*)
