Kabarina – Kebijakan tarif parkir di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi kembali menuai sorotan. Tarif yang mencapai Rp9.000 per jam untuk kendaraan roda empat dan Rp3.000 per jam untuk kendaraan roda dua dinilai terlalu tinggi dan berpotensi membebani masyarakat yang menggunakan fasilitas bandara.
Keluhan tersebut bukan sekadar persoalan nominal uang parkir, melainkan menyangkut bagaimana sebuah fasilitas publik dikelola dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Aktivis senior Jambi, Robert Samosir, secara tegas meminta pihak pengelola Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi untuk tidak menutup mata terhadap keluhan pengguna jasa. Ia mendesak agar kebijakan tarif parkir yang berlaku saat ini segera dikaji ulang dan dipertimbangkan untuk diturunkan.
Menurut Robert, bandara memang membutuhkan pengelolaan yang profesional, fasilitas yang representatif, serta sistem pelayanan yang tertib dan aman. Namun, peningkatan kualitas fasilitas tidak seharusnya selalu dibebankan kepada masyarakat melalui tarif yang dinilai semakin memberatkan.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan penyesuaian tarif tersebut sudah benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat, khususnya warga yang harus berulang kali datang ke bandara untuk mengantar, menjemput keluarga, maupun keperluan perjalanan lainnya.
“Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling merasakan beban dari sebuah kebijakan. Bandara memang harus berkembang, fasilitas harus ditingkatkan, tetapi jangan sampai tarif pelayanan justru memberatkan masyarakat,” menjadi pesan kritis yang disampaikan Robert. Rabu(18/11/2026)
Robert menilai, alasan peningkatan fasilitas dan pengembangan infrastruktur memang perlu diperhatikan. Akan tetapi, pengelola juga harus mampu menjelaskan bagaimana kebijakan tarif tersebut memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa, bukan hanya menjadikan kenaikan tarif sebagai solusi pengelolaan kawasan parkir.
Sebelumnya, persoalan tarif parkir ini telah mendapatkan penjelasan dari pihak pengelola melalui unit Branch Communication PT Angkasa Pura II kepada sejumlah media online di Jambi.
Pihak pengelola menyampaikan bahwa penyesuaian tarif parkir tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diterapkan di bandara wilayah Sumatera. Kebijakan itu disebut telah dibahas di tingkat pusat dan dikoordinasikan dengan DPRD Kota Jambi.
Penyesuaian tarif tersebut diklaim bertujuan menata ketersediaan ruang parkir agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa bandara.
Bahkan, pihak pengelola menyatakan bahwa pendapatan dari penyesuaian tarif diprioritaskan untuk pemeliharaan fasilitas serta pengembangan infrastruktur bandara secara berkelanjutan.
Terkait sosialisasi, pengelola juga menyebutkan bahwa pemberitahuan tarif baru telah dilakukan sebelum kebijakan diberlakukan melalui spanduk digital di area parkir dan layar monitor pada mesin pengambilan tiket.
Namun, bagi Robert, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan dan sosialisasi tarif. Sebab, masyarakat bukan hanya membutuhkan informasi tentang kenaikan biaya, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang masuk akal, proporsional, dan tidak mengabaikan kepentingan pengguna jasa.
Menurutnya, sosialisasi bukan berarti seluruh masyarakat otomatis menerima kebijakan tersebut. Ketika keluhan terus bermunculan, sudah sepatutnya pengelola membuka ruang evaluasi dan mendengarkan aspirasi publik.
Robert juga berharap pemerintah daerah dan DPRD Kota Jambi dapat kembali mencermati persoalan ini. Koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya hendaknya tidak berhenti pada pembahasan kebijakan, tetapi juga membuka ruang untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan, fasilitas bandara merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus mengutamakan kenyamanan seluruh pengguna, bukan semata-mata mempertimbangkan aspek pengelolaan dan pendapatan.
Apalagi, masyarakat yang datang ke bandara tidak semuanya memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Ada yang datang untuk perjalanan bisnis, pekerjaan, pendidikan, keperluan keluarga, hingga mengantar dan menjemput orang terdekat.
Karena itu, tarif parkir perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan operasional pengelola dan kemampuan masyarakat. Jangan sampai biaya parkir justru menjadi persoalan tambahan bagi warga yang hendak memanfaatkan layanan transportasi udara.
Robert meminta pengelola tidak alergi terhadap kritik dan menjadikan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan bandara tidak hanya diukur dari megahnya fasilitas dan tertibnya kawasan parkir, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa nyaman dan tidak terbebani oleh biaya pelayanan.
“Intinya, kami meminta pihak bandara mengkaji ulang tarif parkir tersebut. Kalau memang bisa diturunkan, sebaiknya diturunkan. Jangan sampai masyarakat terus dibebani. Bandara adalah fasilitas yang digunakan masyarakat, sehingga suara masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Robert.
Kini, publik tentu berharap pihak pengelola Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi tidak sekadar mempertahankan kebijakan dengan berbagai alasan administratif, tetapi benar-benar mempertimbangkan evaluasi tarif yang lebih manusiawi dan terjangkau.
Sebab, pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang menyediakan fasilitas yang nyaman, melainkan juga memastikan masyarakat dapat menikmatinya tanpa merasa terbebani. (*)



