Kabarina – Keberadaan Pos Satuan Tugas (Satgas) Batu Bara di kawasan KM 32, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, menuai sorotan. Pos Pantau itu kini menjadi perhatian menyusul munculnya laporan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi angkutan batu bara.

Persoalan ini mendapat perhatian serius Ketua Masyarakat Peduli Lalu Lintas Batu Bara (MPLLBB) Provinsi Jambi, Susana. Ia mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait tidak tinggal diam, serta segera mengusut dugaan pungutan yang dilaporkan terjadi di kawasan tersebut.

Susana mengungkapkan, laporan itu diterimanya langsung dari masyarakat setempat yang mengaku merasa tidak nyaman dengan adanya permintaan atau kutipan terhadap pengemudi angkutan batu bara.

“Saya mendapat laporan dari masyarakat setempat adanya dugaan pungli di KM 32 Desa Tanjung Pauh. Masyarakat juga merasa tidak nyaman dengan adanya kutipan atau permintaan kepada pengemudi unit angkutan batu bara. Bahkan, sampai hari ini unit batu bara masih bisa melintas di luar jam operasional,” ungkap Susana, Senin (16/11/2026).

Menurut Susana, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, keberadaan pos yang seharusnya mendukung pengawasan dan ketertiban angkutan batu bara justru dipertanyakan ketika muncul laporan adanya pungutan yang belum jelas dasar maupun pertanggungjawabannya.

Ia bahkan mempertanyakan apa sebenarnya manfaat keberadaan Satgas tersebut apabila persoalan kemacetan dan pelanggaran jam operasional masih terus terjadi.

“Ada atau tidak adanya Pos ini, jalanan tetap macet. Sejak berdirinya pos ini sudah berlaku kutipan. Di mana pertanggungjawabannya?” tegas Susana dengan nada kecewa.

Bagi Susana, pengawasan angkutan batu bara tidak boleh menjadi alasan munculnya praktik pungutan yang tidak jelas. Setiap bentuk kutipan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang transparan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, masyarakat dan para pengemudi berhak mendapatkan kejelasan. Jangan sampai keberadaan pos yang mengatasnamakan pengawasan justru menimbulkan keresahan dan memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang memberikan kewenangan untuk melakukan pungutan.

Sebagai bentuk keseriusan, Susana mengaku telah melayangkan surat resmi kepada Kapolsek Mestong. Melalui surat tersebut, ia meminta kepolisian segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas Pos Satgas Batu Bara di KM 32.

Ia berharap aparat tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lokasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk menelusuri pihak yang diduga melakukan pungutan serta dasar pelaksanaannya.

“Jangan sampai masyarakat dan pengemudi terus dibuat resah. Kalau memang ada aturan dan dasar pungutannya, silakan dijelaskan secara terbuka. Tetapi kalau tidak memiliki dasar, tentu harus ditindak,” menjadi penegasan atas desakan Susana agar persoalan tersebut segera mendapat kepastian.

Susana juga meminta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Pos Satgas tersebut. Menurutnya, keberadaan pos harus memberikan dampak nyata terhadap ketertiban lalu lintas, bukan sekadar berdiri tanpa mampu menjawab persoalan di lapangan.

Ia menegaskan, persoalan angkutan batu bara di Jambi sudah cukup kompleks, mulai dari kemacetan, kedisiplinan jam operasional hingga dampak aktivitas kendaraan terhadap masyarakat. Karena itu, jangan sampai muncul persoalan baru berupa dugaan pungutan yang semakin menambah beban para pengemudi.

Kini, masyarakat menunggu langkah konkret aparat kepolisian dan pihak terkait. Dugaan pungutan di KM 32 harus dijelaskan secara terang, siapa yang bertanggung jawab, atas dasar apa kutipan dilakukan, dan ke mana aliran dana tersebut dipertanggungjawabkan.

Pengawasan seharusnya menghadirkan ketertiban, bukan melahirkan keresahan. Jika benar ditemukan pungutan tanpa dasar yang sah, aparat harus bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)