Kabarina – Gubernur Jambi Al Haris menunjuk Johansyah sebagai Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jambi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penunjukan ini menjadi langkah strategis Pemprov Jambi dalam memperkuat koordinasi komunikasi publik, sekaligus memastikan informasi perkembangan karhutla tersampaikan secara cepat, akurat, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keputusan tersebut ditetapkan pada Senin (26/10/2026), melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 831/KEP.GUB/SETDA.Biro Adpim-2.2/2026 tentang Penunjukan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.
Melalui keputusan tersebut, Johansyah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mendapat mandat untuk mengoordinasikan penyampaian informasi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait dalam penanganan karhutla.
Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan komunikasi publik yang lebih terpadu di tengah situasi karhutla yang membutuhkan kecepatan penanganan sekaligus kejelasan informasi. Dengan koordinasi yang terpusat, informasi mengenai kondisi terkini, upaya pemadaman, hingga perkembangan penanganan di lapangan diharapkan dapat diterima masyarakat melalui sumber yang jelas.
Johansyah bukan sosok baru dalam urusan komunikasi publik. Ia memiliki pengalaman saat menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan pernah dipercaya menjadi juru bicara dalam penanganan Covid-19. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam mengelola arus informasi, menyelaraskan data lintas instansi, serta menyampaikan perkembangan situasi kepada masyarakat.
Selain pengalaman birokrasi, Johansyah juga dikenal memiliki kedekatan dengan kalangan awak media. Kemampuan membangun komunikasi dengan insan pers diharapkan dapat memperkuat penyebarluasan informasi resmi pemerintah, sekaligus meminimalkan potensi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Menanggapi amanah yang diberikan Gubernur Jambi, Johansyah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas tersebut dan bersinergi dengan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Sebagai ASN, tentunya siap untuk mengemban tugas yang sudah diberikan Pak Gubernur, dan siap bersinergi dengan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” ujar Johansyah.
Dalam keputusan gubernur tersebut, juru bicara memiliki sejumlah tugas strategis, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang terkoordinasi. Johansyah bertugas menyampaikan informasi berdasarkan kompilasi data dari satuan tugas pemerintah serta mengoordinasikan komunikasi lintas sektor dan perangkat daerah terkait.
Untuk menjamin ketersediaan informasi terbaru, ia juga diberikan kewenangan meminta laporan secara tertulis maupun lisan dari pihak-pihak terkait. Data tersebut menjadi bahan penting dalam menyusun informasi mengenai perkembangan situasi karhutla dan langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah.
Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, Johansyah juga bertugas melaporkan perkembangan kondisi karhutla kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Koordinasi tersebut diperkuat melalui rapat rutin untuk merumuskan serta menganalisis substansi strategis yang akan dipublikasikan kepada publik.
Dengan mekanisme tersebut, penyampaian informasi diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mengacu pada data yang dihimpun dan dikoordinasikan bersama. Langkah ini penting agar setiap perkembangan penanganan karhutla dapat dikomunikasikan secara konsisten, tanpa mengabaikan dinamika dan kondisi faktual di lapangan.
Di tengah tantangan penanganan kebakaran hutan dan lahan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Informasi yang akurat juga membantu masyarakat memahami situasi terkini, mengikuti imbauan pemerintah, serta mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pengendalian karhutla.
Melalui penunjukan Johansyah sebagai juru bicara, Pemprov Jambi memperkuat upaya menghadirkan komunikasi publik yang terkoordinasi dan terpusat. Harapannya, masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara koordinasi antara pemerintah, Satgas Karhutla, dan media dapat berjalan semakin efektif.
Di tengah situasi yang menuntut respons cepat dan kerja bersama, satu pintu informasi diharapkan menjadi penghubung antara langkah penanganan di lapangan dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang terpercaya.(*)



