Kabarina – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah dalam melindungi ekosistem gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri Sosialisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Hotel BW Luxury Jambi, Senin (28/9/2026).
Melalui forum yang digelar Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tersebut, Maulana menyampaikan kondisi kawasan gambut yang berada di Kota Jambi serta langkah pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem tersebut.
Maulana menyebutkan, berdasarkan hasil survei terdapat sekitar 66 hektare lahan gambut di Kota Jambi dengan kedalaman sekitar 0,75 meter. Meski luasannya relatif kecil, kawasan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kesatuan hidrologis gambut yang berada di Kabupaten Muaro Jambi dan wilayah lainnya.
Menurut Maulana, Pemerintah Kota Jambi telah menyusun RPPEG yang diharapkan menjadi peta jalan dalam menjaga dan melestarikan kawasan gambut di wilayah Kota Jambi.
“Kami hari ini diminta memaparkan tentang Kota Jambi yang sudah menyusun RPPEG itu, dan ini menjadi peta jalan kita untuk bagaimana melestarikan lahan gambut yang kita miliki,” ujar Maulana.
Ia menegaskan, perlindungan gambut tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan hingga keberlangsungan perekonomian daerah.
Maulana menyoroti dampak kebakaran lahan gambut di sejumlah wilayah yang dapat menimbulkan asap dan memengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.
“Kebakaran hutan terutama lahan gambut di beberapa daerah yang lain memberikan dampak asap, dan tadi saya bisa paparkan tentang kenaikan masalah penyakit ISPA-nya,” katanya.
Selain kesehatan, kabut asap menurut Maulana juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan penerbangan, pembatasan aktivitas masyarakat hingga penghentian sementara kegiatan sekolah dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian.
“Pertumbuhan ekonomi bisa terganggu manakala misalnya dengan asap ini sampai bandara tertutup, kegiatan ekonomi masyarakat terganggu, anak-anak sekolah libur, berarti para karyawan dan kantin sekolah terdampak,” jelasnya.
Karena itu, Maulana berharap forum RPPEG dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan berbagai pihak lainnya untuk mencegah karhutla.
Ia juga menekankan bahwa ekosistem gambut memiliki hubungan erat dengan ketersediaan dan tata kelola air, terutama di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda wilayah Jambi.
Maulana mengungkapkan, selama 52 hari Pemerintah Kota Jambi telah mendistribusikan lebih dari 6 juta liter air kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau.
“Dengan kemarau yang panjang, Kota Jambi tadi sudah memaparkan lebih dari 6 juta liter air selama 52 hari ini yang sudah kita distribusikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain persoalan air bersih, Pemerintah Kota Jambi juga terus mendorong tata kelola banjir melalui berbagai pendekatan, termasuk sistem kolam, kanal dan tambak.
Menurut Maulana, pengelolaan sampah juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Berbagai persoalan tersebut dinilai memiliki keterkaitan sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu.
“Termasuk di dalamnya juga tata kelola sampah yang sangat erat hubungannya dengan lingkungan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Maulana juga mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup yang telah memfasilitasi sosialisasi RPPEG.
Ia berharap RPPEG Kota Jambi tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menjaga ekosistem gambut serta memperkuat kerja sama dengan kabupaten yang memiliki keterkaitan dalam satu kesatuan hidrologis gambut.
“Kota Jambi sudah menyusun RPPEG yang nanti menjadi peta jalan untuk melestarikan gambut yang ada di Kota Jambi dan untuk kolaborasi dengan kabupaten, supaya ke depan potensi kebakaran hutan ini bisa berkurang,” pungkas Maulana.
Sosialisasi RPPEG tersebut diikuti 165 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, kementerian/lembaga, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat hingga mitra pembangunan.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M., Kasubdit Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup Muh. Askari, S.Si., M.Sc., serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait.(*)
