Kabarina – Sengketa lahan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali memasuki babak baru. Setelah upaya penyelesaian melalui somasi dan mediasi belum membuahkan kesepakatan, Lembaga Bantuan Hukum Naluri Keadilan (LBH NADI) berencana membawa persoalan dugaan penguasaan tanah tanpa hak di kawasan Pasar Ternak Sarolangun ke ranah pidana dengan melaporkannya ke Kepolisian Daerah (Polda) Jambi.

LBH NADI bertindak sebagai kuasa hukum Tri Sutrisno, pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah seluas 19.942 meter persegi yang berlokasi di kawasan Pasar Ternak, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Berdasarkan dokumen kepemilikan yang menjadi dasar pengaduan, tanah tersebut tercatat atas nama Tri Sutrisno dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 06.08.000002895.0. Pihak Tri Sutrisno menduga sebagian bidang tanah tersebut telah digunakan untuk pendirian dan/atau penguasaan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanpa adanya persetujuan dari pemilik.

Kuasa hukum menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak kepemilikan atas tanah yang diklaim telah memiliki alas hak berupa sertifikat. Terlebih, penggunaan tanah yang disengketakan dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dasar hukum dan riwayat penguasaannya.

Sebelum mempertimbangkan jalur pidana, pihak Tri Sutrisno mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui pendekatan persuasif. Langkah awal dilakukan pada 2 Desember 2025 dengan melayangkan somasi kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Melalui somasi tersebut, kuasa hukum menyampaikan keberatan atas keberadaan bangunan di atas tanah yang diklaim sebagai milik Tri Sutrisno sekaligus meminta agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Upaya penyelesaian kemudian dilanjutkan LBH NADI melalui surat permohonan mediasi yang diajukan pada 20 Juli 2026. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar pertemuan mediasi pada 2 September 2026 di Kantor Bupati Sarolangun.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan LBH NADI untuk menempuh langkah hukum melalui mekanisme penegakan hukum pidana.

Dalam dokumen laporan yang disiapkan, LBH NADI bertindak mewakili Tri Sutrisno untuk menyampaikan laporan kepada Polda Jambi melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Pihak pelapor meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah hak milik tanpa hak.

Dalam draf laporan tersebut, LBH NADI turut meminta penyidik menelaah kemungkinan penerapan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan, maupun ketentuan hukum lain yang relevan.

LBH NADI juga berharap penanganan laporan nantinya dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sengketa lahan Pasar Ternak Sarolangun ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan tanah yang diklaim sebagai hak milik perseorangan, sementara di sisi lain terdapat dugaan pemanfaatan oleh pemerintah daerah.

Dalam penyelesaian persoalan tersebut, kejelasan status kepemilikan, riwayat penguasaan, batas-batas bidang tanah, serta dasar hukum penggunaan lahan menjadi aspek penting yang perlu ditelusuri untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai objek sengketa.

Pihak Tri Sutrisno berharap langkah hukum yang direncanakan dapat membuka ruang penyelesaian secara terang, memberikan kepastian hukum atas status tanah, sekaligus memastikan hak-hak para pihak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, substansi perkara masih berada pada ranah klaim dan dugaan pihak pelapor. Belum terdapat kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam persoalan tersebut. Penentuan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan, dan alat bukti.

Rencana pelaporan LBH NADI ke Polda Jambi pun menjadi babak lanjutan sengketa lahan Pasar Ternak Sarolangun, setelah jalur somasi dan mediasi belum menemukan titik temu.(*)