Kabarina – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memperkuat upaya penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan Zona Merah, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Provinsi Jambi, Senin (19/10/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., mendampingi langsung kunjungan kerja tersebut. Agenda ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah masyarakat dan aset Barang Milik Negara (BMN) eks Pertamina.

Persoalan Zona Merah tersebut membutuhkan penanganan yang cermat, mengingat di dalamnya terdapat aspek administrasi pertanahan, status aset negara, serta kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan secara proporsional. Karena itu, proses penyelesaian didorong tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mengedepankan dialog, keterbukaan, dan keadilan bagi seluruh pihak.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua BAM DPR RI, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., bersama jajaran dan pemangku kepentingan terkait menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama BAM DPR RI.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan bagi penyelesaian persoalan secara terarah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan dan pengelolaan aset negara.

Terdapat lima poin utama yang menjadi perhatian bersama. Pertama, seluruh pihak didorong mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan persoalan pertanahan Zona Merah di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Kedua, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi diminta membuka blokir terhadap sertipikat hak atas tanah yang diklaim beririsan dengan aset BMN eks Pertamina, sesuai hasil penanganan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama BPN didorong melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap BMN. Langkah ini diperlukan untuk memperjelas status, batas, serta dasar hukum kepemilikan tanah yang menjadi objek permasalahan.

Keempat, seluruh pihak diminta menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses penyelesaian berlangsung. Tindakan represif maupun intimidatif terhadap warga terdampak, termasuk upaya penggusuran dan pengusiran, diminta dihentikan selama proses penanganan berjalan. Pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Kelima, penyelesaian persoalan pertanahan tersebut harus dilaksanakan secara adil, bermartabat, dan berlandaskan semangat kebersamaan yang harmonis, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan Zona Merah harus ditempuh melalui mekanisme yang tepat dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat serta kejelasan status aset negara berdasarkan hasil verifikasi.

Menurutnya, perbedaan klaim antara aset negara dan sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan kepada masyarakat perlu ditelusuri secara menyeluruh. Kejelasan data dan dasar hukum menjadi aspek penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Ia juga menekankan, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan keputusan atau administrasi negara, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sesuai. Pada saat yang sama, hak masyarakat yang telah memperoleh sertipikat tanah juga perlu mendapat perhatian dalam proses penanganan.

Ahmad Heryawan meminta instansi terkait segera menindaklanjuti langkah-langkah administratif sesuai kewenangan masing-masing, termasuk penanganan pemblokiran sertipikat dan verifikasi status aset. Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta suasana kondusif agar proses penyelesaian dapat berjalan tanpa tekanan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penyelesaian persoalan tersebut melalui penguatan koordinasi dan sinergi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi teknis terkait.

Pendekatan kolaboratif dinilai penting untuk mempertemukan data dan dasar hukum yang menjadi landasan penyelesaian. Dengan demikian, status tanah dapat diperjelas, kepentingan masyarakat memperoleh perhatian, dan pengelolaan aset negara tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran BAM DPR RI dalam kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari upaya menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendorong tindak lanjut konkret dari lembaga dan instansi yang berwenang. Kesepakatan yang telah dituangkan diharapkan tidak berhenti pada dokumen, tetapi berlanjut melalui langkah nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan didampingi Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Y. Y. Napitupulu, S.H.; Drs. H. Taufiq R. Abdullah, M.A.P.; Ir. Panggah Susanto, M.M.; serta dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes.

Turut hadir anggota BAM DPR RI, yakni H. Obon Tabroni, Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si., Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P., dan Muhammad Habibur Rochman, S.E., M.M.

Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, di antaranya Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H.; Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi H. Sugeng Hariadi, S.H., M.H.; Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.H.; serta Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz, S.E.

Sejumlah instansi teknis juga mengikuti kegiatan tersebut, meliputi BPN Kota Jambi, BPN Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Perwakilan Jambi, dan PT Pertamina.

Melalui kesepakatan bersama ini, penyelesaian persoalan pertanahan Zona Merah di Kota Jambi diharapkan semakin terarah, transparan, dan berkeadilan. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci untuk menghadirkan kepastian hukum, menjaga hak masyarakat, serta memastikan kepentingan negara tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, penyelesaian yang baik bukan hanya memperjelas status kepemilikan tanah, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan menghadirkan rasa aman bagi warga yang terdampak. Musyawarah, verifikasi yang objektif, dan pendekatan humanis diharapkan menjadi jalan menuju penyelesaian yang memberikan kepastian bagi semua pihak. (*)