Kabarina – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Camat diminta benar-benar menguasai wilayah, memahami setiap persoalan yang berkembang, serta mampu mengambil langkah tepat dalam mengelola pemerintahan di wilayahnya masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026) pagi.
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Camat Menuju Pelayanan Publik yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas.”
Kegiatan diikuti camat dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rakor menjadi forum untuk memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kecamatan, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Al Haris mengatakan camat memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat. Camat bukan hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu membaca dinamika dan berbagai persoalan yang muncul di wilayah.
“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik,” ujar Al Haris.
Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi wilayah menjadi modal penting bagi camat dalam mewujudkan pemerintahan yang kompeten, responsif dan mampu memberikan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Al Haris menyebut camat memiliki fungsi sentral sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, fasilitator penyelesaian persoalan masyarakat, pengendali dan pemantau pelaksanaan program pembangunan, sekaligus penggerak sinergi lintas sektor.
Karena itu, camat dituntut mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian. Di antaranya produktivitas ekonomi dan ketimpangan, kualitas sumber daya manusia, degradasi lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang membutuhkan harmonisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparatur.
Sementara pada tingkat kecamatan, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan terus meningkat, sementara digitalisasi layanan publik juga menuntut aparatur untuk semakin adaptif.
Selain itu, persoalan sosial dan kewilayahan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang cepat dan efektif. Keterbatasan sumber daya serta dinamika perubahan kebijakan juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur di tingkat kecamatan.
Al Haris mengatakan, berbagai tantangan tersebut harus dijawab dengan strategi yang konkret dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Sebagai tindak lanjut, rakor menegaskan beberapa strategi implementasi kebijakan di kecamatan yang selaras dengan visi daerah, antara lain peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan layanan dasar, dukungan percepatan digitalisasi layanan publik, pendampingan pertumbuhan ekonomi lokal, serta integrasi prioritas kecamatan dengan program unggulan provinsi dan monitoring progres kegiatan,” katanya.
Ia menambahkan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, camat juga harus mampu memperkuat kerja kolaboratif dengan seluruh stakeholder. Sebab, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh satu unsur pemerintahan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Kecamatan yang kuat akan mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Al Haris juga mengajak seluruh camat untuk membangun pemerintahan yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Saat diwawancarai awak media, Al Haris kembali menekankan bahwa camat memiliki peran vital karena merupakan pejabat pemerintahan yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” jelasnya.
Menurut Al Haris, kondisi tersebut membuat camat harus memiliki persepsi dan visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas camat saat ini semakin kompleks. Selain memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan, camat juga dituntut siap menghadapi berbagai persoalan di lapangan, termasuk bencana dan konflik sosial.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” ungkapnya.
Untuk itu, Al Haris kembali berpesan agar seluruh camat memahami secara menyeluruh kondisi wilayah masing-masing.
Penguasaan wilayah, menurutnya, bukan sekadar mengetahui batas administratif, tetapi juga memahami persoalan masyarakat, potensi daerah, dinamika sosial, hingga berbagai tantangan yang sewaktu-waktu dapat muncul.
“Camat harus menguasai wilayahnya. Kuasai persoalannya, sehingga ketika ada masalah, camat bisa tampil dan mengelolanya dengan baik,” pesan Al Haris.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Dra. Luthpiah, M.Si., selaku Ketua Penyelenggara Rakor Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026, mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, camat juga merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dan desa.
“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Luthpiah.
Ia menambahkan, melalui rakor tersebut diharapkan terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Rapat koordinasi ini mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mewujudkan kecamatan dan kelurahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan prima. Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi,” pungkasnya.(*)



