Kabarina – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan pentingnya perubahan pola pikir di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan.

Al Haris meminta seluruh OPD tidak lagi hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027, di Ruang Utama Sidang Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menekankan bahwa kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih kreatif, inovatif dan terukur.

Ia meminta OPD terus melakukan inovasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, OPD juga didorong proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Menurut Al Haris, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berinovasi dalam menghadirkan program pembangunan.

“Jangan kita hanya berpikir bagaimana serapan anggaran tinggi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anggaran itu memberikan dampak bagi masyarakat,” tegas Al Haris.

Ia menilai setiap program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2027 yang disusun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS dengan prinsip realistis, kredibel dan berkelanjutan.

Al Haris menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, pendapatan daerah diarahkan untuk mendukung ruang gerak perekonomian.

Kedua, belanja daerah harus berkualitas, produktif dan diarahkan pada sektor prioritas, terutama ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk memperkuat daya tahan fiskal sekaligus mengendalikan risiko defisit daerah.

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,95 triliun. Angka tersebut meningkat Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD Murni 2026.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp2,054 triliun atau sekitar 51,97 persen. PAD tersebut mengalami kenaikan 5,62 persen, dengan pajak daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar yakni sekitar Rp1,68 triliun.

Sementara itu, transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, meningkat 5,08 persen.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp1,92 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.

Di sisi belanja, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan belanja daerah sebesar Rp4,021 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,87 triliun atau 71,42 persen, belanja modal Rp437,30 miliar atau 10,87 persen, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar serta belanja transfer Rp680,15 miliar.

Dengan struktur tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp68,45 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp68,60 miliar.

Usai rapat paripurna, Al Haris menjelaskan kepada awak media bahwa penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027 merupakan langkah awal untuk memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

“Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba untuk bagaimana memberikan usulan kepada Dewan, agar kiranya Dewan bisa membahas dengan tim anggaran kami bersama tim anggaran Dewan,” ujar Al Haris.

Ia memastikan program yang dituangkan dalam RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” jelasnya.

Meski terdapat peningkatan pada postur anggaran, Al Haris menegaskan bahwa prinsip efisiensi tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai 5 triliun lebih, sekarang ini hanya 4 triliun,” ucapnya.

Karena itu, ia meminta agar pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat dilakukan secara optimal dan konstruktif. Setiap program harus dikaji berdasarkan kebutuhan, kemampuan fiskal serta manfaat yang akan diterima masyarakat.

“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.

Penyampaian Nota Keuangan tersebut menjadi awal dari proses pembahasan RAPBD 2027 antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD, dengan harapan anggaran daerah nantinya tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar mampu menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat.(*)