Kabarina – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah pusat dalam mendukung penataan komponen pendukung pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat asistensi penataan potensi komponen pendukung pertahanan negara bersama Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (24/9/2026).
Pemprov Jambi dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arief Munandar, SE. Turut hadir Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa, jajaran TNI/Polri, kepala OPD terkait serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Arief Munandar menegaskan bahwa pertahanan negara membutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung kebijakan pertahanan sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Arief.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai potensi daerah dapat terdata dan dikelola secara baik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa memaparkan kondisi serta potensi sarana dan prasarana transportasi di wilayah Jambi. Paparan tersebut mencakup infrastruktur transportasi laut, penyeberangan hingga udara yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah.
John menyebut Provinsi Jambi memiliki tiga bandara serta sejumlah pelabuhan dan fasilitas penyeberangan yang tersebar di beberapa wilayah.
“Provinsi Jambi memiliki tiga bandara, pelabuhan di Muaro Jambi, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang, Pelabuhan Kuala Mendahara dan ini berada di Tanjab Timur,” ungkap John.
Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat Pelabuhan Kuala Tungkal, fasilitas penyeberangan Ro-Ro serta Pelabuhan Perikanan Tungkal.
Dalam paparannya, John juga menitipkan perhatian terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang menurutnya memiliki nilai strategis bagi pengembangan konektivitas dan perekonomian wilayah.
“Kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis,” katanya.
Sementara itu, Direktur SDAB Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Wirawan Yanuartono menjelaskan bahwa asistensi tersebut dilakukan untuk memetakan berbagai potensi wilayah yang dapat diarahkan menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara, dan cyber, maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi,” ujar Wirawan.
Ia menjelaskan, pendataan potensi daerah menjadi salah satu aspek penting dalam penyiapan komponen pendukung. Dengan data yang lebih terstruktur, pemerintah dapat mengetahui sumber daya yang tersedia dan kemungkinan pemanfaatannya ketika menghadapi situasi tertentu atau kondisi krisis.
Potensi tersebut, lanjut Wirawan, tidak hanya terbatas pada sarana transportasi laut, darat dan udara. Berbagai fasilitas lainnya seperti gudang, depo logistik maupun sumber daya buatan dan alam juga menjadi bagian yang perlu dipetakan.
“Ketika terjadi situasi krisis, sumber daya mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu. Apakah sarana-prasarana laut, darat, maupun udara yang bisa membantu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik dan sebagainya. Nah, ini yang belum terdata dengan baik,” jelasnya.
Menurut Wirawan, Pemprov Jambi telah memiliki sejumlah data mengenai potensi sumber daya yang tersedia di daerah. Asistensi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertahanan melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal dan Lanud, untuk mendukung proses pemetaan serta koordinasi di daerah.
Wirawan juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Provinsi Jambi dalam mendukung kebutuhan pertahanan, termasuk terkait kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam).
Ia menilai keberadaan infrastruktur pertahanan di suatu daerah juga dapat memiliki dampak terhadap dinamika pembangunan dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
“Provinsi ini sangat berkomitmen membantu TNI dengan memberikan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam). Bayangkan jika di sini dibangun Kodam maka akan ada pergerakan ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, Wirawan meminta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait untuk terus memperkuat dukungan terhadap proses penataan dan penyiapan komponen pendukung pertahanan negara.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi menjadi penting agar setiap potensi fasilitas dan sumber daya daerah dapat dipetakan serta dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Komponen Pendukung (Komduk), pentingnya kontribusi sektor industri dan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan daerah untuk menyokong kekuatan TNI saat dibutuhkan demi stabilitas nasional. Kolaborasi lintas elemen menjadi hal yang penting,” pungkasnya.(*)
