Oleh: Jefri Bentara Pardede(Ketua Dewan Pengawas Ormas Jambi)
Jambi hari ini tidak hanya diselimuti asap, tetapi juga diselimuti satu pertanyaan besar tentang cara kita berdemokrasi.
Semua pihak sepakat, kabut asap adalah musibah kemanusiaan yang harus dilawan bersama. Tidak ada perdebatan bahwa anggaran Rp30 miliar untuk penanganan Karhutla harus transparan dan diawasi. Perdebatan justru muncul pada hal yang lebih mendasar: ketika kita menuntut kemanusiaan, apakah cara yang kita gunakan masih manusiawi? Ketika kita menuntut demokrasi, apakah jalan yang kita tempuh masih demokratis menurut Pancasila?
Dua realitas yang berjalan dalam waktu yang sama telah menjawab pertanyaan itu dengan jujur.
Di hutan, pada 18 Oktober 2026, Gubernur Jambi Al Haris melepas 146 personel gabungan Satgas Karhutla di Posko Udara Bandara Lama. Mereka adalah prajurit TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, dan relawan, yang diterbangkan dengan dukungan pesawat dari Panglima TNI karena medan Taman Nasional Berbak-Sembilang dan Tahura memang tidak bisa ditembus lewat darat. Sehari sebelumnya, Gubernur bersama Danrem 042/Garuda Putih masih berada di lumpur Desa Gedong Karya, Kumpeh, Muaro Jambi, berhadapan dengan fakta yang tidak tertulis di spanduk: air yang langka, pipa yang tersumbat lumpur, dan asap pekat yang membuat operasi water bombing tidak mungkin dilakukan.
Namun di kota, di pusat pemerintahan Telanaipura, realitasnya berbeda. Pada 8 Oktober pagar DPRD Provinsi Jambi jebol, dan pada 22 Oktober pagar Kantor Gubernur dirobohkan dengan tali. Alasannya satu: Gubernur tidak menemui massa secara langsung. Dari kekecewaan itu kemudian lahir perusakan fasilitas publik dan narasi-narasi yang tidak pantas untuk diucapkan di ruang publik.
Jika kita letakkan dua realitas itu di atas meja ideologi bangsa, maka yang retak bukan hanya pagar, tetapi juga pemahaman kita terhadap Pancasila, terutama Sila ke-2 dan Sila ke-4.
Sila ke-2 mengajarkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Di sinilah letak ujian pertama kita. Memperjuangkan udara bersih bagi warga Kumpeh yang sudah seminggu sesak adalah wujud kemanusiaan yang adil. Tetapi merusak fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat, yang nanti perbaikannya juga akan menyedot APBD yang seharusnya bisa untuk membeli masker, obat, dan tangki air, adalah tindakan yang kehilangan keadaban.
Bagaimana mungkin kita menuntut kemanusiaan dengan cara yang tidak manusiawi? Bagaimana mungkin kita menuntut keadilan dengan menambah beban anggaran publik yang sejatinya milik rakyat yang kita bela? Perjuangan kemanusiaan tidak boleh melahirkan luka kemanusiaan yang baru. Cara yang beradab dalam bencana adalah gotong royong, bukan vandalisme. Inilah yang membedakan Kemanusiaan Pancasila dengan paham liberal yang memuja kebebasan tanpa batas, bahkan jika harus menghancurkan milik bersama atas nama ekspresi.
Kemudian ujian itu berlanjut pada Sila ke-4, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila inilah yang menjadi pembeda paling tegas antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal.
Demokrasi liberal mengajarkan doktrin konfrontasi langsung: pemimpin tertinggi harus hadir detik itu juga, jika tidak maka dianggap pengkhianat rakyat. Demokrasi Pancasila tidak demikian. Demokrasi Pancasila mengajarkan hikmat, kebijaksanaan, dan penghormatan pada sistem perwakilan.
Ketika Gubernur tidak hadir karena sedang memimpin koordinasi operasi udara pemadaman api di Berbak bersama TNI, maka sistem ketatanegaraan kita telah mengatur perwakilan yang sah. Ada Sekretaris Daerah, ada Kepala BPBD, ada Asisten, yang ditugaskan sesuai bidangnya untuk menampung, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi secara resmi. Perwakilan itu bukan pengalihan, melainkan mekanisme konstitusional dari permusyawaratan itu sendiri.
Maka ketika perwakilan itu ditolak, ketika harus memaksa bertemu Gubernur saat itu juga, dan ketika penolakan itu diakhiri dengan merobohkan pagar serta melontarkan narasi yang tidak pantas, itu bukan lagi cerminan Sila ke-4. Itu adalah watak liberal-anarkis yang menempatkan pemaksaan kehendak di atas hikmat kebijaksanaan.
Sila ke-4 mengajarkan bahwa kebenaran dalam demokrasi tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak di atas mobil komando, melainkan oleh siapa yang paling jernih bermusyawarah untuk menemukan solusi. Musyawarah membutuhkan kesabaran, bukan amarah. Membutuhkan data dan kajian, bukan sekadar orasi.
Inilah koreksi intelektual yang harus kita sampaikan dengan jujur kepada adik-adik mahasiswa. Kampus adalah benteng terakhir penjaga Pancasila. Mahasiswa adalah penjaga nalar ideologi bangsa. Sangat disayangkan jika gerakan yang seharusnya menjadi teladan demokrasi Pancasila justru terkontaminasi oleh gaya demokrasi jalanan liberal yang mengukur keberanian dari seberapa banyak fasilitas yang dirusak.
Keberanian sejati dalam demokrasi Pancasila bukan terletak pada kemampuan merobohkan pagar, tetapi pada kemampuan merobohkan ego untuk duduk bersama dalam permusyawaratan.
Oleh karena itu, jalan keluarnya jelas. Kawal transparansi anggaran Rp30 miliar, itu adalah kewajiban moral dan harus didukung sepenuhnya. Tetapi kawallah dengan cara Sila ke-4: ajukan audiensi resmi, bawa kajian akademik, data lapangan, dan duduk dalam forum perwakilan yang terhormat.
Perjuangkan udara bersih untuk rakyat, itu adalah amanah kemanusiaan. Tetapi perjuangkanlah dengan cara Sila ke-2: turun menjadi relawan, buka posko masker, bantu petugas yang kelelahan di lapangan. Tunjukkan bahwa gerakan mahasiswa lebih beradab dan lebih bekerja daripada sekadar berteriak.
Pemerintah telah membuka ruang perwakilan, tugas kita sekarang adalah mengisinya dengan hikmat dan kebijaksanaan.
Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan Jambi dari kabut asap bukan hanya air yang dijatuhkan dari pesawat TNI, tetapi juga kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Dan kedewasaan itu hanya akan lahir jika kita kembali sepenuhnya pada Pancasila.(*)



