Kabarina – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja rentan. Petani, nelayan, buruh, hingga pekerja sektor informal menjadi bagian penting dari sasaran perlindungan tersebut.

Komitmen itu ditegaskan Gubernur Jambi Al Haris saat menghadiri Jamsostek Award 2026 Tingkat Provinsi Jambi di Gedung Mahligai, Bank Jambi, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Kuncoro Budi Winarno, para bupati dan wali kota, penerima penghargaan, serta sejumlah dinas dan instansi terkait.

Al Haris mengatakan, perlindungan terhadap pekerja rentan telah menjadi perhatian pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Program tersebut dinilai memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat yang bekerja pada sektor dengan tingkat risiko tinggi namun memiliki keterbatasan dalam mengakses perlindungan sosial.

“Sejak program ini berjalan, pemerintah daerah telah memberikan perlindungan melalui alokasi dana khusus serta kolaborasi program kepesertaan,” jelas Al Haris.

Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian perlindungan sosial yang integratif, adaptif, dan inklusif. Salah satunya melalui subsidi jaminan kesehatan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan.

Bagi Al Haris, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya persoalan kepesertaan, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pekerjaannya.

Karena itu, ia berharap penerima penghargaan Jamsostek Award 2026 dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun dunia usaha untuk terus memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Seluruh pemangku kepentingan diajak untuk terus memperkuat kolaborasi demi memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai serta memberikan rasa aman dan perlindungan risiko kerja bagi seluruh pekerja formal maupun informal di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Al Haris menegaskan, perlindungan Jamsostek juga menjadi bagian dari upaya membangun jaring pengaman ekonomi bagi keluarga pekerja ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

“Meskipun santunan tidak dapat menggantikan nyawa, tetapi keberadaannya sangat membantu keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan hidup, membiayai pendidikan anak, hingga menyelesaikan kewajiban finansial lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, program perlindungan pekerja rentan di Jambi tidak hanya bertumpu pada satu sumber pembiayaan. Dukungan tersebut berasal dari berbagai alokasi anggaran dan kolaborasi, mulai dari APBD, dana bagi hasil (DBH), APBDes, hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta di sekitar wilayah operasional.

“Bahkan, model perlindungan pekerja rentan yang diterapkan di Jambi kini menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem,” ungkap Al Haris.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kuncoro menyebut, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau coverage rate di Provinsi Jambi saat ini mencapai sekitar 36 persen. Angka tersebut, menurutnya, merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

“Saat ini, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (coverage rate) di Jambi telah mencapai sekitar 36 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan. Meski untuk sektor formal cakupannya telah menembus lebih dari 50 persen, perlindungan di sektor informal masih menjadi tantangan bersama,” ungkap Kuncoro.

Ia mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta melalui CSR, dan berbagai lembaga terkait akan terus didorong agar semakin banyak pekerja rentan di Provinsi Jambi memperoleh perlindungan.

Menurut Kuncoro, perluasan kepesertaan menjadi penting karena pekerja sektor informal memiliki risiko yang sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, namun belum seluruhnya memiliki perlindungan ketika menghadapi kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial ekonomi lainnya.

Kuncoro juga menjelaskan bahwa 2026 menjadi momentum khusus karena penyelenggaraan penghargaan tersebut menggunakan nomenklatur baru, yakni “Jamsostek Award”, yang sebelumnya dikenal sebagai “Paritrana Award”.

Memasuki tahun kesembilan penyelenggaraannya, perubahan nama tersebut disebut bukan sekadar pergantian istilah, tetapi sekaligus memperkuat semangat bahwa perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam Jamsostek Award 2026, terdapat dua kategori utama penilaian, yakni kategori pemerintah daerah dan badan usaha.

Untuk kategori pemerintah daerah, penilaian mencakup peningkatan cakupan kepesertaan, kualitas regulasi daerah, keberlanjutan program, inovasi daerah, serta komitmen nyata pimpinan daerah.

Sementara kategori badan usaha tidak hanya menilai kepatuhan administratif, kepesertaan, dan pembayaran iuran, tetapi juga kontribusi nyata perusahaan melalui program CSR dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di lingkungan sekitar.

“Penghargaan ini dinilai sebagai instrumen strategis negara untuk membangun ekosistem perlindungan yang menyeluruh. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang kuat diyakini mampu menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya saat menghadapi risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian, hingga memasuki usia pensiun,” katanya. (*)