Kabarina – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal penting dalam mendukung pembangunan Provinsi Jambi.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., yang berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Selasa (29/9/2026) siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, para tokoh lintas agama serta sejumlah undangan lainnya.
Di hadapan Wakil Menteri Agama RI dan para tokoh lintas agama, Al Haris menyampaikan bahwa kehidupan beragama di Provinsi Jambi selama ini berjalan dengan baik. Hubungan antarumat beragama juga dinilai terus terjaga dalam suasana yang kondusif.
“Jambi ini daerah yang kehidupan beragamanya bagus, hubungan antaragama luar biasa bagus. Dari pertemuan hari ini, kondisi Jambi yang kondusif, saling menghargai antarumat beragama, dan itu adalah modal kita untuk membangun,” ujar Al Haris.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu terus dipertahankan dan diperkuat melalui komunikasi serta sinergi antara pemerintah, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat.
Al Haris juga menyampaikan pentingnya mendapatkan arahan dari pemerintah pusat agar kehidupan beragama di Provinsi Jambi dapat terus berkembang dalam suasana yang harmonis.
“Kita perlu arahan dari pimpinan kita, untuk kehidupan Jambi semakin baik,” katanya.
Ia menilai kerukunan yang telah terbangun di tengah masyarakat Jambi memberikan ruang yang lebih luas bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam pembangunan daerah.
“Dengan kerukunan ini akan semakin banyak yang membangun Provinsi Jambi,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., dalam arahannya menekankan pentingnya memperkuat hubungan dan komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas agama dalam mendukung pembangunan.
Menurutnya, Kementerian Agama juga harus terus memperkuat kinerja dan integritas sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita ingin Kementerian Agama bisa menjadi contoh karena sudah mendapatkan penghargaan. Bagaimana penghargaan ini ke depan dengan terus memperbaiki kinerja juga meningkatkan integritas,” jelas Wamenag.
Ia menambahkan, pertemuan dengan para tokoh lintas agama juga menjadi bagian dari upaya memastikan kerukunan umat beragama tetap berlandaskan nilai-nilai ajaran agama masing-masing.
Wamenag menjelaskan bahwa setiap agama yang diakui di Indonesia pada prinsipnya mengajarkan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai dalam keberagaman.
“Sesungguhnya ajaran agama masing-masing diakui di Indonesia punya satu ajaran yang sama dalam hidup keberagaman, harus membangun harmoni dan kerukunan,” ujarnya.
Karena itu, Wamenag mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau ajakan yang berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama.
Menurutnya, apabila terdapat pernyataan atau ajakan yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu kerukunan, hal tersebut perlu disikapi secara bijak dan tidak serta-merta dikaitkan dengan ajaran agama.
“Tidak boleh saling mencurigai antar sesama umat beragama. Kalau ada kata-kata atau ajakan ke hal-hal yang merusak kerukunan, kita pastikan itu bukan berasal dari ajaran agama,” tegasnya.
Selain persoalan kerukunan, Wamenag juga mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi berbagai informasi dan komentar yang berkembang di media sosial, termasuk terkait program-program pemerintah.
Ia mengatakan, kritik dan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan.
“Kalau dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak harus diperbaiki, tapi jangan karena ada kekurangan, kemudian kita mengatakan itu program yang tidak benar, tidak diperlukan,” ungkap Wamenag.
Melalui silaturahmi lintas agama tersebut, pemerintah berharap komunikasi dan kebersamaan antarumat beragama di Provinsi Jambi semakin kuat, sehingga suasana yang kondusif dapat terus dijaga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.(*)



