Kabarina – Upaya mengatasi persoalan banjir yang berulang di kawasan Perumahan Alamanda hingga Kebun Bohok, Kota Jambi, mulai diarahkan pada pembenahan sistem aliran air secara menyeluruh. Tak sekadar menelusuri titik genangan, Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi kini mengkaji solusi jangka panjang melalui rekonstruksi saluran, pelebaran alur sungai, hingga rencana pembangunan kolam retensi seluas sekitar dua hektare.
Langkah tersebut ditandai dengan peninjauan langsung yang dilakukan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Jambi di kawasan Perumahan Alamanda hingga Kebun Bohok, Selasa (21/10/2026). Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi persoalan mendasar yang menyebabkan air kerap meluap dan menggenangi permukiman warga saat debit meningkat.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi, M. Yunius, ST, MT, bersama tim turun langsung menyusuri aliran sungai dan saluran drainase sepanjang kurang lebih satu hingga dua kilometer. Dari penelusuran tersebut, tim memetakan kondisi saluran sekaligus mengidentifikasi sejumlah titik yang dinilai membutuhkan penanganan teknis.
Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan, persoalan banjir di kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya debit air, tetapi juga kapasitas saluran yang belum memadai. Sejumlah bagian saluran mengalami penyempitan, konstruksi mulai rusak, serta terdapat hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran aliran air menuju bagian hilir.
Yunius menjelaskan, ketidakseimbangan antara volume air yang mengalir dan kemampuan saluran menampung debit menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius. Ketika intensitas aliran meningkat, saluran dengan lebar dan kedalaman terbatas tidak mampu mengalirkan air secara optimal sehingga risiko luapan ke kawasan permukiman semakin besar.
“Setelah kami telusuri, salah satu penyebabnya adalah penampang saluran yang kurang efektif, baik dari sisi lebar maupun kedalamannya. Ada juga saluran yang mulai rusak dan mengalami penyempitan sehingga aliran air tidak lancar,” jelas Yunius.
Ia menerangkan, aliran air yang melintasi kawasan tersebut berasal dari wilayah yang dikenal masyarakat sebagai Kebun Bohok. Karena itu, penanganan perlu mempertimbangkan kondisi saluran di sepanjang alur air, bukan hanya berfokus pada lokasi yang mengalami genangan.
Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kapasitas saluran, kondisi konstruksi, serta kemampuan aliran dalam menampung dan meneruskan air ketika debit meningkat. Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan banjir tidak sebatas mengatasi dampak sesaat, tetapi juga menyasar faktor penyebabnya.
Sebagai langkah lanjutan, Dinas PUPR Kota Jambi mengkaji sejumlah opsi penanganan, mulai dari rekonstruksi saluran yang rusak, pelebaran penampang sungai di titik tertentu, hingga pembangunan kolam retensi untuk menampung sementara kelebihan debit air.
Salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan lahan seluas sekitar dua hektare yang berpotensi dijadikan kolam retensi. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan kelebihan air ketika debit meningkat sebelum dialirkan kembali ke bagian hilir.
“Kami berkesimpulan bahwa penanganannya perlu dilakukan melalui rekonstruksi beberapa titik saluran di Perumahan Alamanda. Selain itu, ada potensi lahan sekitar dua hektare yang bisa dikaji untuk dijadikan kolam retensi,” ungkapnya.
Keberadaan kolam retensi nantinya diharapkan menjadi bagian dari sistem pengendalian air yang lebih terencana. Dengan adanya ruang tampung sementara, tekanan terhadap saluran saat debit meningkat diharapkan dapat dikurangi sehingga potensi luapan ke permukiman warga bisa ditekan.
Selain pembangunan kolam retensi, pelebaran saluran juga menjadi salah satu kebutuhan yang tengah dikaji. Yunus menyebutkan, lebar saluran di beberapa titik saat ini hanya sekitar 1,5 meter. Ke depan, pihaknya berharap lebarnya dapat ditingkatkan menjadi minimal tiga meter, dengan tetap mempertimbangkan kondisi lapangan dan hasil kajian teknis.
Rencana tersebut akan diajukan kepada Wali Kota Jambi untuk mendapatkan persetujuan, terutama menyangkut kemungkinan pembebasan lahan yang dibutuhkan bagi pembangunan kolam retensi. Pemerintah kota juga akan mengkaji kebutuhan luasan lahan, mekanisme pembebasan, serta tahapan pelaksanaan sebelum pekerjaan fisik direalisasikan.
Untuk mendukung realisasi rencana tersebut, Dinas PUPR Kota Jambi juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI. Berdasarkan keterangan Yunus, pihak balai telah menyampaikan komitmen untuk membantu pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan kolam retensi, sementara pemerintah kota diharapkan menyiapkan kebutuhan lahannya.
Koordinasi lintas instansi ini diharapkan membuka peluang penanganan yang lebih terpadu, mengingat pengendalian banjir membutuhkan dukungan perencanaan teknis, ketersediaan lahan, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah dan instansi terkait.
Meski demikian, pelaksanaan pembangunan masih memerlukan tahapan lanjutan, termasuk kajian teknis, persetujuan pemerintah, dan kesiapan lahan. Seluruh tahapan tersebut menjadi faktor penting agar rencana yang disusun dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Dengan peninjauan ini, kami akan memohon persetujuan untuk pelebaran saluran dan pembebasan lahan pembangunan kolam retensi. Setelah itu, dilanjutkan dengan rekonstruksi saluran yang penampangnya terlalu kecil serta pembangunan fisik kolam retensi untuk mereduksi kelebihan air,” tegas Yunius.
Ia berharap proses kajian dan pengusulan pembebasan lahan dapat segera ditindaklanjuti sehingga rencana penanganan banjir di kawasan tersebut memiliki arah yang lebih jelas. Pelebaran saluran dan pembangunan kolam retensi diproyeksikan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas aliran sekaligus mengurangi risiko luapan air.
Peninjauan ini sekaligus menegaskan pentingnya penanganan banjir yang bertumpu pada identifikasi persoalan di lapangan dan perencanaan infrastruktur yang tepat. Perbaikan saluran, pengendalian debit, serta penyediaan ruang tampung air menjadi sejumlah aspek yang perlu berjalan beriringan.
Dengan rencana tersebut, Dinas PUPR Kota Jambi berharap persoalan banjir tahunan di kawasan Perumahan Alamanda dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Harapannya, upaya yang dirancang tidak hanya mengurangi risiko genangan, tetapi juga memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat serta mendukung kenyamanan aktivitas warga di kawasan tersebut.(*)



